Bandung - Menyikapi sanksi PSSI kepada 15 klub
peserta kompetisi Indonesian Super League (ISL) 2013 termasuk Persib
Wakil Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Kuswara S Taryono
menilai penjatuhan sanksi tersebut merupakan tindakan arogan.
Kusawara menilai, PSSI yang diketuai Djohar Arifin Husin hanya memperkeruh masalah yang sudah ada dan tidak menyelesaikannya dengan baik.
"Ini (sanksi) kami nilai tidak tepat dan menimbulkan preseden buruk pada sepak bola nasional. Hingga sekarang, surat resmi terkait sanksi itu pun belum ada di manajemen," ujar Kuswara kepada wartawan Lapangan Pusdikpom, Cimahi, Sabtu (26/1/13) sore.
Atas putusan tersebut, manajemen PT PBB pun menentukan sikap yang tercantum dalam enam poin yang sudah disepakati. Enam butir sikap dari PT PBB diantaranya:
1. PT PBB akan membantu urusan hukum pemain sepenuhnya. Sejak awal PT PBB konsen kepada sepakbola nasional, tapi kami minta 1 timnas dulu, bukan dua, kami juga mendorong organisasi bola ini hanya satu.
2. Kurang tepat (sanksi) PSSI kepada 3 orang pemain, ada mekanisme tidak tepat dan keliru, PSSI bertindak arogan.
3. Alasan hukum pemberian sanksi kurang tepat, pertimbangan hukum apa? Kami dijatuhi sanksi. Padahal kami sudah bikin MOU, LSI ini sah, legal.
4.PSSI pernah menjatuhi kami sanksi, sudah ajukan memori banding, sampai sekarang putusan tidak pernah ada. Ini preseden kurang bagus.
5.Menyangkut jadwal pelatnas dan jadwal liga jadi pertimbangan (tidak mengijinkan pemain ke timnas).
6.Persib mendorong badan hukum sepakbola nasional bersatu dulu. Tidak ada dualisme seperti sekarang.
Kusawara menilai, PSSI yang diketuai Djohar Arifin Husin hanya memperkeruh masalah yang sudah ada dan tidak menyelesaikannya dengan baik.
"Ini (sanksi) kami nilai tidak tepat dan menimbulkan preseden buruk pada sepak bola nasional. Hingga sekarang, surat resmi terkait sanksi itu pun belum ada di manajemen," ujar Kuswara kepada wartawan Lapangan Pusdikpom, Cimahi, Sabtu (26/1/13) sore.
Atas putusan tersebut, manajemen PT PBB pun menentukan sikap yang tercantum dalam enam poin yang sudah disepakati. Enam butir sikap dari PT PBB diantaranya:
1. PT PBB akan membantu urusan hukum pemain sepenuhnya. Sejak awal PT PBB konsen kepada sepakbola nasional, tapi kami minta 1 timnas dulu, bukan dua, kami juga mendorong organisasi bola ini hanya satu.
2. Kurang tepat (sanksi) PSSI kepada 3 orang pemain, ada mekanisme tidak tepat dan keliru, PSSI bertindak arogan.
3. Alasan hukum pemberian sanksi kurang tepat, pertimbangan hukum apa? Kami dijatuhi sanksi. Padahal kami sudah bikin MOU, LSI ini sah, legal.
4.PSSI pernah menjatuhi kami sanksi, sudah ajukan memori banding, sampai sekarang putusan tidak pernah ada. Ini preseden kurang bagus.
5.Menyangkut jadwal pelatnas dan jadwal liga jadi pertimbangan (tidak mengijinkan pemain ke timnas).
6.Persib mendorong badan hukum sepakbola nasional bersatu dulu. Tidak ada dualisme seperti sekarang.
Posting Komentar